Perencanaan hutan



Keywords: perencanaan hutan
Description: Perencanaan hutan adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga

Perencanaan hutan adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal, berfungsi serbaguna dan pendayagunaan secara lestari.

a. Sesuai dengan intensitasnya, bertujuan untuk mendapatkan data untuk diolah menjadi informasi untuk penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang, menengah dan rencana operasional.

b. Pemantauan perubahan potensi SDH yang terjadi karena adanya pertumbuhan, ataupun perubahan karena adanya gangguan.

karena cakupan yg luas IHN menggunakan teknik sampling dengan memanfaatkan ketersediaan data penginderaan jauh, dan verifikasi kegiatan lapang yang diperoleh dengan pengamatan SDH pada PSP (permanent sample plots) atau TSP (temporary sample plots)

IHRP dilakukan untuk untuk setiap unit atau sub-unit pengelolaan hutan seperti bagian hutan, HPH (hak pengusahaan hutan), HPHTI (hak pengusahaan hutan tanaman industri), areal rencana karya lima tahunan (RKL), dll

IHRP dilakukan oleh instansi pemerintah, konsultan (yg diakui DEPHUT) dengan pengawasan BAPLAN dan instansi kehutanan daerah

data dari IHRP digunakan untuk menyusun rencana karya pengelolaan tingkat unit pengelolaan dalam jangka waktu tertentu (jangka panjang atau menengah.

informasi SDH meliputi: potensi kayu, kondisi permudaan, kondisi topografi, kondisi sosial ekonomi yang relevan.

teknik IHRP dengan menggunakan teknologi yg mendukung agar dapat dilakukan dengan efisien dan hasilnya optimal

IHRO dikerjakan untuk keperluan operasional pengelolaan hutan dengan cakupan areal yang terbatas (blok atau bagian unit pengelolaan).

IHRO utuk mendapatkan data: letak dan luas areal, tipe, komposisi, dan potensi hutan, kondisi topografi, jenis tanah dan geologi, pembukaan wilayah/ aksesibilitas kawasan

IHHNK digunakan untuk mengumpulkan data / informasi tentang potensi dan sebaran hasil hutan non kayu yang bernilai ekonomi tinggi seperti rotan, bambu, sagu, dan nipah

IHHNK dilakukan pada areal hutan yang mengandung hasil hutan no kayu murni ataupun merupakan bagian dari ekosistim hutannnya

Dalam kegiatan perencanaan hutan, pemerintah menyusun rencana umum kehutanan (RUK) yang berisi: peruntukan penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan di seluruh wilayah Indonesia. Atas dasar RUK disusun rencana pengukuhan hutan, dan rencana penatagunaan hutan.

Untuk setiap provinsi, pengukuhan dan penatagunaan hutan dilaksanakan berdasarkan peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH). Untuk luar Jawa peta RPPH adalah peta TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan).

Dengan tersusunnya RTRWP dan RTRWK, dilakukan pemadu-serasian antara TGHK dengan RTRWP dan RTRWK, sehingga diperoleh TGH (Tata Guna Hutan) yang mempunyai kepastian hukum yang mantap dan menjadi bagian integral dari rencana tata ruang wilayah.

Peta TGH menggambarkan deleniasi kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsi hutan yang disusun secara teknis berdasarkan data dan informasi yang tersedia.

Pengukuhan hutan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan, guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan. Rencana pengukuhan hutan adalah rencana yang memuat kegiatan pengukuhan hutan.

Penatagunaan hutan adalah kegiatan perencanaan tata guna hutan, pemanfaatan hutan dan pengendalian pemanfaatan hutan sesuai dengan fungsinya; yaitu sebagai:

kawasan hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi).

Penataan hutan adalah kegiatan penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah ditata untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pemanfaatan hutan secara ekonomis dan berdasarkan asas kelestarian.

a. Pengukuhan hutan bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum mengenai status, batas dan luas wilayah hutan

terselenggaranya pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan di kawasan lindung dan kawasan budidaya

terwujudnya tertib pemanfaatan hutan yang ,eliputi peruntukan, penyediaan, pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan hutan

terwujudnya kepastian hukum untuk menggunakan hutan bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan hutan.

peta RPPH, peta TGHK, peta TGH atau peta yg lain adalah peta makro sebagai dasar dalam proses pengukuhan hutan hingga penetapan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya.

berbagai kondisi lahan untuk penunjukan dapat dianalisa dengan bantuan data penginderaan jauh, peta rupabumi, peta topografi, peta JOG, peta vegetasi, peta landuse, dan berbagai peta thematik lainnya, data statistik, informasi masyarakat atau aparat pemerintah

berbagai hal berkaitan dengan RPPH, dan TGH, pemaduserasian disiapkan oleh tim teknis BPKH yang berada dibawah BAPLAN (Badan Planologi Kehutanan)

Dasar kegiatan: penunjukan wilayah hutan yang tergambar dalam peta RPPH, TGHK, TGH; dengan surat keputusan menteri.

mengacu pada pedoman Kepmenhut no 339/Kpts-II/1990 dan no634/Kpts-II/1996. Panitia tatabatas dibentuk mengacu pada Kepmenhut no 400/Kpts-II/1990 dan no 635/Kpts-II/1996

inventarisasi dan penyelesaian hak pihak ketiga berkait dengan trayek batas dan hutan yangdikukuhkan

kegiatan persiapan dan pelaksanaan di lapangan dilaksanan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). untuk P Jawa dan Madura oleh Biro Perencanaan Hutan Perhutani.

rencana ditinjau lagi minimal 5 tahun sekali sesuai dengan jenis perencanaan mengikuti tataruang wilayah yang bersangkutan:

memungkinkan adanya zonasi (inti, pemanfaatan, penyangga dll) yang mendukung pelestarian ekosistem di dalamnya

lingkungan sekitar mendukung upaya pengembangannya dan mudah terjangkau dari pusat-pusat pemukiman penduduk

kawasan dengan satwa yang dikembang-biakkan sehingga memungkinkan perburuan teratur yang mengutamakan rekreasi, olahraga, dan kelestarian

kawasan dengan minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau

kawasan hutan dengan kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan nilai tertimbang 175 atau lebih, atau

kawasan hutan dengan kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan nilai tertimbang 125-174,

kawasan dengan nilai tersebut tidak nberada di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

kawasan hutan dengan kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan nilai tertimbang 124 atau kurang,

kawasan dengan nilai tersebut tidak nberada di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

kawasan hutan dengan kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan nilai tertimbang 124 atau kurang,

kawasan hutan yang dicadangkan untuk sektor non-kehutanan (penetapannya dengan proses pelepasan areal)




Photogallery Perencanaan hutan:


Perencanaan Hutan Kota Balas Klumprik | Dinas Pertanian Kota Surabaya


Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistemnya - KOMPASIANA.com


Pp tata hutan dan perencanaan hutan


pp-tata-hutan-dan-perencanaan- ...


Pp tata hutan dan perencanaan hutan


pp-tata-hutan-dan-perencanaan- ...


IPB Carbon Count 2015 | Forest Management Students' Club


Perencanaan Hutan Kota Pakal | Dinas Pertanian Kota Surabaya


Perhutani Membuka Pendidikan Menengah Perencanaan Hutan  #Umum ...


Diklat tenaga teknis (ganis) bidang perencanaan kehutanan - Hutan ...


Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Hak Pengusahaan Hutan ...


Beli indonesian set lot murah  grosir indonesian set galeri ...


Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistemnya - KOMPASIANA.com


bkphlasem  BKPH LASEM


Pp tata hutan dan perencanaan hutan


Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis


IMG-20140612-WA0001.jpg


Presentasi "PENGUKUHAN, PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN, DAN PENATAAN ...


Forest Management Students' Club | Faculty of Forestry  Bogor ...


Pusdikbang SDM Perum Perhutani


SVLK, Jalan Menuju REDD+